WARGA NEGARA DAN NEGARA

PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA

UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA

                                    Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012

MAKALAH

         HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA

Oleh:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto

HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA

Sebuah Telaah Dari Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia Warganegara

Dalam Ranah Kehidupan Mereka Bernegara Bangsa

Sebuah risalah ringkas

dimaksudkan sebagai bahan rujukan ceramah dan diskusi

pada acara

Pelatihan “Peningkatan Kapasitas Hakim Mengenai HAM”

diselenggarakan oleh PUSHAM-UII dan Komisi Yudisial RI

di pantai Senggigi Lombok 28 Mei 2012

di Yogyakarta 11 Juni 2012

Soetandyo Wignjosoebroto

Membicarakan hubungan antara negara dan warga masyarakat dalam

kehidupan bernegara bangsa pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan

kekuasaan, ialah antara yang berkekuasaan (pemerintah pengemban kekuasaan

negara) dan yang dikuasai (warga masyarakat yang kini berstatus sebagai

warganegara). Dalam banyak pembicaraan, ‘negara’ -- yang terpersonifikasi dalam

rupa para pejabat penyelenggara kekuasaan negara (yang lebih populer disebut

‘pemerintah’, baik yang berkedudukan dalam jajaran yang sipil maupun yang

berstatus militer – itulah yang sering diidentifikasi sebagai sang penguasa. Sementara

itu, yang seringkali hendak diidentifikasi sebagai pihak yang dikuasai tidaklah lain

daripada si ‘masyarakat’, atau tepatnya para ‘warga masyarakat’ (yang dalam banyak

perbincangan sehari-hari disebut ‘rakyat’). Hubungan akan disebut demokratik

apabila kebebasan warga masyarakat akan lebih dominan daripada kekuasaan para

pejabat pengemban kekuasaan negara, sedangkan hubungan akan disebut totaliter

apabila kekuasaan di tangan para pejabat pengemban kekuasaan negara tersimak lebih

dominan daripada kebebasan warga masyarakat, (yang dalam kapasitasnya sebagai

aktor politik disebut ‘warga negara’)..

Mengkonsepkan negara casu quo para pejabatnya sebagai pihak yang

berkekuasaan, dan mengkonsepkan warga masyarakat sebagai pihak yang berstatus

dikuasai, memang tak dapat disalahkan begitu saja. Berabad-abad lamanya di

manapun di seantero bumi ini kenyataan sejarah memang tersimak dan tercatat seperti

itu, yang lebih memenuhi model hubungan yang totaliter daripada model hubungan

yang demokratik. Dalam konsepnya yang klasik, para penguasa selalu mengklaim

dirinya sebagai makhluk-makhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya dari

sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi perubahan konsep yang

berlangsung sepanjang sejarah perkembangan pemikiran dan praktik politik di negerinegeri

Barat (tepatnya ‘negeri-negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat’),

berhasil membalikkan konsep itu.

Sudah pada pada awal abad 19, ialah seusainya perang-perang Eropa yang

dikobarkan oleh Napoleon pada peraliahan abad, di negeri-negeri Barat – yang

kemudian disusul juga di negeri-negeri koloninya – konsep baru tentang hubungan

kekuasaan antara (para pejabat) negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba

dipraktikkan. Inilah konsep baru dalam budaya politik yang dikenal – atau

diperkenalkan kembali – di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem

dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia sebagai

penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini dipahamkan sebagai

seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap makhluk yang bersosok

manusia, dan a contrario bukan sekali-kali berasal dari pemberian para penguasa

manapun.

Konsep demokrasi -- yang secara harafiah bermakna bahwa rakyat (demos)

itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (kratein) – berkonsekuensi

logis pada konsep bahwa sejak dalam statusnya yang di alam kodrati, sampaipun ke

statusnya sebagai warga negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena

sifatnya yang asasi tidak akan mungkin diambil-alih, diingkari dan/atau dilanggar

(inalienable, inderogable, inviolable) oleh sesiapapun yang tengah berkuasa. Bahkan,

para penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh

kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak

publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan

diwujudkan dalam bentuk konstitusi.

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, tak pelak lagi yang

umumnya hendak diturut di dalam ihwal hubungan kekuasaan antara negara dan

masyarakat bukan lagi model klasik-otokratik (yang nyatanya telah kian kehilangan

kepopulerannya) itu. Alih-alih, sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini

hubungan itu kian digeserkan ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa

bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, melainkan hak-hak manusia

individual warga negara itulah yang asasi dan asali.. Adalah proposisi paradigmatic

model demokratik ini bahwasanya seluruh kekuasaan para pejabat negara itu adalah

dan hanyalah derivat saja dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh sebab itu

haruslah diterima sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya.

Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) : Sebuah Konsep Sine Qua Non Tentang

Hak-Hak Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Yang Demokratik

Hak-hak asasi manusia (HAM) -- atau sebenarnya tepatnya harus disebut

dengan istilah 'hak-hak manusia' (human rights) begitu saja -- adalah hak-hak yang

(seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia

karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan

‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap

sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, kohort usianya,

latarbelakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara

itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang

manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian

oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah

maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Pengakuan atas adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan –

secara moral maupun demi hukum -- kepada setiap manusia untuk menikmati

kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan

atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara

layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Berabad-abad lamanya manusia

dalam jumlah massal hidup dalam keadaan tak diakui hak-haknya yang asasi sebagai

makhluk yang bermartabat. Jutaan manusia sepanjang perjalanan sejarah yang

panjang tercaatat hidup dalam kedudukan yang rendah sebagai ulur-ulur atau hambahamba

sahaya, yang hidup dalam genggaman kekuasaan para elit yang berkekuasaan,

yang tak jarang bisa dikorbankan. Banyak pula yang bahkan harus hidup sebagai

budak-budak tawanan yang dapat diperjualbelikan oleh "para Gusti" yang mengklaim

kekuasaannya sebagai kekuasaan yang berlegitimasi supranatural. Dalam keadaan

seperti itu, berabad-abad lamanya manusia di banyak negeri, dalam jumlah massal,

harus hidup dalam kondisi yang amat tak bermartabat, tidak mempunyai harta milik

sebagai bekal hidup yang layak, dan bahkan tidak memiliki diri dan kepribadiannya

sendiri.

Telah sejelas itu konsep dasar mengenai apa yang pada asasnya harus

dimaksudkan dengan hak-hak manusia yang asasi serta apa pula yang mesti

dimaksudkan dengan pengingkaran dan pelanggarannya, ternyata tak sejelas itu

definisi mengenai batas-batas ruang lingkupnya. Wacana mengenai batas-batas ruang

lingkupnya sampaipun kini masih terus berlangsung, seiring sejalan dengan

perkembangan kehidupan manusia itu sendiri dalam kebutuhannya yang tak kunjung

berakhir untuk memperoleh imbangan yang jelas, namun juga luwes, antara

kekuasaan atau kewenangan para pengelola pemerintahan dan kebebasan rakyat atau

warga yang mengklaim dirinya sebagai sumber kedaulatan. Wacana menghasilkan

berbagai kategori hak, baik menurut bidang substantifnya (seperti hak kebebasan

warga dan hak untuk berpolitik, yang kedua-duanya terbilang hak-hak yang klasik

dari generasi pertama, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, yang ketiganya

terbilang hak-hak dari generasi kedua), maupun menurut kriteria kaum pengembannya

(seperti misalanya hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak kaum minoritas

dan/atau hak-hak penderita cacat).

Sementara itu, wacana juga berkembang berkenaan dengan apa yang harus

dipahamkan bersama mengenai peran dan batas-batas peran serta kewenangan negara

di hadapan hak-hak asasi rakyatnya. Di tengah eforia pengakuan akan sakralnya hakhak

sipil warga mengenai kebebasannya dan hak-hak mereka untuk secara bebas pula

berpartisipasi dalam setiap proses politik, kewenangan para pejabat negara dalam

pengawasan ketertiban kehidupan dikonstitusikan dalam jumlahnya yang minimum,

sedangkan hak kebebasan wangsa dijaga pada tarafnya yang maksimum. Namun,

dalam perkembangannya yang kemudian, tatkala hak-hak warga untuk berkebebasan

dan berpolitik ternyata tidak menjamin terwujudnya hak-hak di bidang ekonomi,

sosial dan budaya, kewenangan negara untuk lebih bertindak proaktif menjadi bisa

diterima. Kalaupun tetap harus hands-off dalam persoalan menjaga hak kebebasan

dan hak berpolitik para warga negara, negara kini bisa bekerja dengan kewenangan

yang bisa dibenarkan untuk bertindak proaktif guna menciptakan situasi yang lebih

kondusif bagi setiap manusia di bumi ini untuk berupaya merealisasi hak-haknya

yang asasi, demi kesejahteraan hidupnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, baik

bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Perkembangan Dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan:

Batas Kekuasaan Raja di Hadapan Para Bangsawan

Apa yang disebut hak-hak asasi manusia ini adalah sebuah konsep yang

mempunyai riwayat lama yang panjang, terolah dan tersempurnakan dalam -- dan

merupakan bagian dari -- sejarah sosial-politik bangsa-bangsa dunia. Kalaupun kini

ini konsep dan masalah hak-hak asasi manusia tersebut telah merupakan wacana dan

isu global, haruslah dibenarkan bahwa menilik riwayatnya konsep ini berkecambah

dan berkembang pada awal-mulanya di negeri-negeri Barat. Pada awalnya, yang

dipersoalkan adalah batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja yang

masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titahtitahnya

bersifat universal, mengikat sesiapapun namun tak pernah akan mengikat

dirinya sendiri. Konflik memperebutkan kekuasaan tertinggi dalam penataan tertib

dunia ini terjadi antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich IV dari Sachsen (yang

berakhir pada tahun 1122), yang dalam riwayatnya melahirkan untuk pertama kalinya

konsep the rule of law untuk menggantikan the rule of man (kalaupun yang namanya

the man ini adalah paus atau kaisar)..

Dalam konsep rule of law -- yang memberikan status tertinggi kepada segala

bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan (the supreme lawstate) antar-pihak –

ini tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum yang terlahir dari perjanjian

dan kesepakatan pihak-pihak. Setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun

kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah lagi

punya kuasa untuk mengingkari berlakunya hukum yang semula telah disepakati itu.

Di sini sang pembentuk atau pembuat hukum akan terikat oleh hukum yang telah ia

buatnya itu. Maka, dalam konsep, hukum lalu seperti mempunyai kehidupannya

sendiri, terobjektivisasi dan kemudian daripada itu juga tidak lagi berada di ranah

subjektivitas para pembuatnya. Dikisahkan dari sejarah masa itu, untuk mengakhiri

konflik-konfliknya, Paus dan Raja -- yang telah mensepakatkan ruang lingkup

yurisdiksi masing-masing (ialah antara mana yang terbilang hukum gereja dan mana

yang terbilang hukum raja) -- tidaklah lagi dapat berbuat semaunya untuk mengubahubah

begitu saja aturan-aturan yang telah dibuatnya. Sekalipun aturan yang ia buat

dan akan ubah itu termasuk dalam yurisdiksinya, tidaklah Paus itu bebas membuat

perubahan tanpa persetujuan pihak Raja. Demikian sebaliknya.

Konsep law sebagai hasil kesepakatan -- yang serta merta lalu berstatus

(>state, staat) supremasi -- ini terwujud kembali untuk menyelesaikan konflik

kekuasaan, kali ini antara Raja John I dari Inggris dengan para baron yang beraliansi.

Kesepakatan dicapai di Runnymede pada tahun 1215, yang hasil-hasilnya dituangkan

ke dalam suatu piagam atau charter yang di namakan Magna Carta yang di kemudian

hari dibilangkan sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan Raja.

Magna Carta lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak

secara semaunya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini

dari kemungkinannya ikut serta dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Magna Carta ini

juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron, dan pula menjamin

dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak, tidak hanya yang tegak atas

dasar tradisi gereja akan tetapi juga yang berlaku sebagai tradisi para freemen yang

berstatus sebagai warga kota (citesein> citizen).

Kalaupun mempunyai riwayat sebagai hasil tindakan kaum konservatif untuk

melindungi hak-hak feodal, namun -- karena juga memuat apa yang disebut habeas

corpus (ialah aturan yang melarang penahanan tanpa batas) dan peradilan juri –

Magna Carta ini kini ini telah diakui sebagai pendahulu yang merintiskan dibukanya

jalan sejarah menuju apa yang kini disebut konstitusi. Ialah terlembagakannya suatu

undang-undang yang secara mendasar dikonfigurasi berdasarakan prinsip bahwa

kekuasaan pengemban kekuasaan negara itu sungguh terbatas karena harus selalu

dikontrol oleh rakyat yang berdaulat dan yang karena itu juga merupakan subjeksubjek

pengemban hak-hak manusia yang asasi. Itulah hak-hak kodrat yang – karena

melekat pada kelahiran sebagai manusia (inborn) dan sifatnya yang sudah jadi sejak

semula secara alami (natural) -- tidaklahj akan bisa dicabut (inderogable) atau untuk

dialihkan (inalienable) kepada sesiapapun yang berkekuasaan dan, sekalipun bisa

dibatasi tetapi tidak akan bisa dikurangi oleh sesiapapun

Perkembangan Dalam Sejarah Tentang Konsep Terbatasnya Kekuasaan:

Pembatasan Kekuasaan Para Penguasa di Hadapan Manusia WargaNegara

Kalaupun kini ini konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah

berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang

umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal

perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan

kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang

disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan

perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik.

Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosialpolitik

dalam ihwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang

dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia --

dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara -- di hadapan kekuasaan

negara dan para pejabatnya.

Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak

tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman –

khususnya sepanjang belahan akhir abad 18 -- mulai mempertanyakan keabsahan

kekuasaan para monarkh yang absolut berikut wawasan tradisionalnya yang amat

diskriminatif dan memperbudak. Tatkala di negeri-negeri Barat -- secara suksesif

akan tetapi juga berdaya akumulatif -- gagasan-gagasan baru itu mulai berpengaruh

luas, gerakan revolusioner untuk merealisasi cita-cita kebebasan dan egalitarianisme

(demi ketahanan dan kemakmuran bangsa!) menjadi tak dapat ditahan-tahan lagi.

Komunitas-komunitas warga sebangsa, diorganisasi dalam wujud institusi politik baru

yang memproklamasikan diri sebagai negara republik yang demokratik, lahir secara

berturut-turut di benua Amerika (Negara Federal Amerika Serikat, 1776!) dan di

benua Eropa (Negara Republik Perancis, 1789). Inilah dua revolusi yang menjadikan

ide demokrasi (yang di tangan sang pencipta istilah, ialah Plato, dipandang model

pemerintahan yang buruk!) sejak masa itu menjadi ide yang lebih terpilih dan populer.

Inilah revolusi yang dimaksudkan untuk membangun komunitas-komunitas politik

nasional yang modern, dengan para warganya yang memperoleh jaminan untuk

dilindungi hak-haknya yang asasi sebagai warga negara.

Ide dan konsep yang marak dan terus berkembang sebagai tradisi ketatanegaraan

baru di negeri-negeri Barat ini merupakan reaksi atas praktik absolutisme

yang tak tertahankan pada abad 17-18. Bersamaan dengan perkembangan negara

bangsa yang teritorial dan mulai sekular itu, berkembanglah perlawanan terhadap

pemikiran klasik yang menyatakan bahwa kemutlakan kekuasaan negara -- yang juga

kekuasaan raja -- itu merupakan refleksi kemutlakan kekuasaan Tuhan. Perlawanan

bertolak dari keyakinan baru bahwa kekuasaan pemerintahan mestilah dirujukkan ke

kedaulatan rakyat, dan tidak laangsung ke kekuasaan Tuhan. Inilah kedaulatan

manusia-manusia yang semula diperintah sebagai hamba-hamba oleh para raja yang

pandai berkilah bahwa titah-titah mereka merupakan representasi kehendak Tuhan.

Inilah kedaulatan rakyat awam yang kini telah mampu berartikulasi untuk menuntut

pengakuan atas statusnya yang baru warga bebas pengemban hak yang kodrati, atas

dasar keyakinan bahwa suara kolektif mereka adalah sesungguhnya suara Tuhan. Vox

populi, vox Dei .....

Di sinilah bermulanya pemikiran ulang tentang batas-batas kewenangan raja di

satu pihak dan luasnya hak dan kebebasan rakyat yang asasi di lain pihak. Dalam

pemikiran baru ini, kuasa raja atau kepala-kepala negara beserta aparatnya itu kini

tidak lagi boleh dikonsepkan sebagai refleksi kekuasaan Tuhan yang oleh sebab itu

juga tak terbatas. Kekuasaan negara itu mestilah terbatas dan punya batas, dibatasi

oleh dan berdasarkan perjanjiannya dengan rakyat. Kekuasaan negara di tangan

penguasa-penguasa pemerintahan tidak lagi dikonsepkan sebagai kekuasaan yang

berasal dari kuasa Tuhan, atas dasar perjanjian denganNya, entah itu Perjanjian Lama

entah itu Perjanjian Baru. Demikian inilah yang diteorikan oleh para pemikir

ketatanegaraan pada masa itu, antara lain oleh Jean J. Rousseau yang menulis Du

Contrat Social pada tahun 1776. Rousseau inilah yang menteorikan suatu dasar

pembenar moral falsafati bahwa rakyat -- yang bukan lagi kawula, melainkan warga -

- itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju

untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasuskasus

tertentun demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada

waktu tertentu untuk urusan tertentu.

Konstitusi, Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia

Berangkat dari konsep carta/carter sebagai tolok normatif pembatasan

kekuasaan raja, konstitusi terkembang pada awal perkembangan kehidupan bernegara

bangsa sebagai “perjanjian luhur” suatu bangsa untuk membangun suatu struktur atau

tatanan kehidupan bernegara, di mana kewenangan didistribusikan dan luas-sempitnya

kebebasan warga di hadapan kekuasaan para pengemban kekuasaan negara

didefinisikan. Dalam wacana konstitusional, kebebasan sebagai hak yang asasi dan

kewenangan sebagai kekuasaan memerintah yang telah berlegitimasi akan dipandang

sebagai fungsi yang akan saling melengkapi secara timbal-balik. Kekuasaan yang

dibenarkan oleh hukum – nota bene oleh hukum, yang terbentuk sebagai hasil

kesepakatan legislatif antara para wakil rakyat -- secara konstitusional haruslah

dikategorikan sebagai kewenangan. Hubungan fungsional antara kewenangan dan

kebebasan akan tampak dalam hubungan berikut ini. Ialah bahwa kian besar kewenangan

para pejabat pengemban kekuasaan negara akan berarti kian mengecilnya

ruang kebebasan warga; dan sebaliknya, kian kecil kewenangan yang diberikan

kepada para pejabat penyelenggaran kekuasaan negara ini akan kian luaslah ruang

kebebasan para warga. Tarik ulur antara membesar-mengecilnya ruang kebebasan vis

a vis ruang kekuasaan adalah suatu dinamika yang tak ada habis-habisnya dalam

kehidupan politik, di dalam kehidupan yang demokratik sekalipun.

Dalam kajian-kajian lanjutan, apa yang disebut ‘konstitusi’ itu sesungguhnya

bukanlah cuma harus dimengerti sebagai keseluruhan ketentuan perundang-undangan

yang secara fundamental menggariskan norma-norma positif yang berkenaan dengan

sifat, fungsi dan batas-batas kewenangan dan/atau batas-batas kebebasan warga.

Menurut konsepnya yang formal, konstitusi memang dapat didefinisikan sebagai

sejumlah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun secara sistematik

untuk menata pada pokoknya struktur dan fungsi berbagai institusi pemerintahan.

Inilah yang wujud formal suatu konstitusi yang di Indonesia di sebut juga undangundang

dasar (sebagai terjemahan dari apa yang diistilahi grondwet dalam bahasa

Belanda). Dalam aturan formal undang-undang dasar ini diaturlah macam dan batas

kewenangan yang diperlukan demi berlangsungnya kehidupan suatu komunitas politik

dalam skala dan formatnya yang nasional.

Manakala konstitusi tidak harus cuma dimengerti sebagai ketentuan

perundang-undangan dengan norma-norma deklaraturnya yang serba positif dan

normal itu saja, melainkan juga sebagai suatu hasil ekspresi suatu doktrin, maka akan

terkajilah di situ hadirnya suatu prinsip tentang pembebasan dan kebebasan manusia

yang tidak lagi berstatus sebagai kawula melainkan sebagai warga. Maka, konstitusi

adalah juga suatu ‘isme’, disebut ‘konstitusionalisme’, yang mengajarkan dengan

penuh keyakinan bahwa kekuasaan itu hanyalah fungsi kebebasan, dan tidak sebaliknya.

Inilah ‘isme’ yang mengajarkan bahwa kebebasan itulah yang menjadi determinan

kewenangan, dan tidak sebaliknya, bahwa kewenangan itu yang menentukan

luas-sempitnya ruang kebebasan warga. Maka, membaca konstitusi itu orang tidaklah

cukup kalau hanya membaca apa yang tersurat saja. Alih-alih, orang tidaklah sekalikali

boleh mengabaikan ide dan ideologi yang tersirat di dalamnya.

Ide konstitusionalisme yang dijadikan tumpuan kehidupan bernegara dan

berhukum yang berstatus supreme di suatu kehidupan yang demokratik itu

sesungguhnya dapat dipulangkan ke esensi doktrinalnya yang berjumlah dua. Yang

pertama ialah, bahwa doktrin kebebasan sebagai hak manusia itu yang tak hanya asasi

akan tetapi juga kodrati, dan karena diyakini sebagai sesuatu yang kodrati itulah maka

hak-hak itu jelas-jelas kalau bukan seperangkat hak yang berasal dari pemberian para

penguasa. Karena itu pula hak-hak ini harus dibilangkan sebagai hak-hak yang –

seperti telah dikatakan di muka – bersifat inderogable dan inalienable, serta pula

harus selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya agar tetap in tact, utuh dan tak

bercacat cela karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Adapun esensi doktrinal

konstitusionalisme yang kedua ialah doktrin rule of law yang terpulang pokok pada

ide dasar kedudukan hukum yang tertinggi di antara norma apapun di dalam

kehidupan bernegara bangsa ini. Inilah doktrin yang sekalipun telah beriwayat sejak

abad 11-12 toh dalam perkembangannya di dalam kehidupan bernegara modern selalu

dihubung-hubungkan dengan model kehiduopan yang demokratik, dengan pengakuan

yang sine qua non akan adanya hak-hak asasi dan kodrati pada setiap manusia warga

negara.

.

Hak Warganegara Yang Asasi dan Konstitusional Untuk

Berkebebasan (Civil Rights) Dan Untuk Berpolitik (Political Rights)

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18 -- yang berkemuncak dengan

pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis – itu berpusar di

seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan

dalam status mereka yang baru sebagai warganegara (yang bukan lagi kawula raja),

dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam

setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua set hak-hak asasi yang

masing-masing sanmpaipun kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (civil rights)

dan hak-hak politik (political rights). Bahwa kedua set hak asasi itu yang

mengedepan sepanjang pergulatan pemikiran dan perjuangan fisik pada masa itu

dapatlah dimengerti manakala diiingat bahwa sejak abad 12 para pemikir dan para

negarawan Barat membuka diri untuk mewacanakan hakikat dan/atau dasar-dasar

pembenar setiap kekuasaan yang harus diperhadapkan secara normatif ke rasio

indeterminisme manusia-manusia individu.

Hak sipil adalah hak seseorang warga (civil) untuk menikmati kebebasan

dalam berbagai hal, antara lain – sebagai contoh -- untuk bergerak pindah secara

bebas tanpa dibatasi oleh keputusan pemerintah, untuk dijamin kemerdekaannya dan

keselamatan dirinya (dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang dan

dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara), atau pula untuk tidak dihukum tanpa

proses peradilan yang jujur dan tak memihak. Hak untuk berserikat (guna memperjoangkan

ide-ide politik) dan hak untuk mengeluarkan dan menyiarkan pendapat yang

dimaksudkan untuk mempengaruhi secara penuh kritik setiap kebijakan dan

keputusan pemerintah, adalah dua dari sekian banayak contoh menegenai hak-hak

asasi manusia dalam kehidupan politik.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang diproklamasikan pada bulan Juli 1776

merupakan dokumen yang amat revolusioner menurut ukuran zamannya mengenai

kedua macam hak itu,, sekalipun ide yang terkandung di dalamnya itu bukanlah ide

yang muncul begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi berbagai

ide dan ideologi sebelumnya tentang kebebasan manusia. Itulah dokumen yang berisi

cabaran untuk pertamakalinya terhadap doktrin abad pertengahan bahwa suatu kelas

teretentu dalam masyarakat memperoleh karunia dan pembenaran Illahi untuk

menguasai dan memerintah kelas-kelas lain yang awam. Pernyataan dalam deklarasi

tahun 1776 berikut ini benar-benar dengan tegas menolak doktrin seperti itu.

Dinyatakan dalam deklarasi itu bahwa ‘all men are created equal … and have

unalienable rights ….’, dan bahwa ‘to secure these rights, governments are instituted

… deriving their powers from the consent of the governed’.

Lepas sepuluh tahun setelah diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari

tahun 1776 itu, Konstitusi Amerika ditandatangani di Philadelphia pada tahun 1787.

Inilah konstitusi suatu pemerintahan republik modern yang pertama di dunia, yang –

demi terjaganya kehidupan demokrasi dan hak asasi warganegara – memisahkan

kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga, sesuai dengan ajaran Trias Politica

de Montesquieu. Empat tahun kemudian, konstitusi itu diamandemen untuk

menyatakan adanya jaminan akan hak-hak manusia warganegara untuk berkebebasan

dalam ihwal berbicara dan memeluk agama yang diyakininya. Amandemen yang

diperkenalkan sebagai The American Bill of Rights dari tahun 1791 ini juga menjamin

kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan dari penghukuman yang tak

lazim dan pula dari tindak penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh

aparat pemerintahan secara tidak sepatutnya.

Bersamaan sedarsawarsa dua dasawarsa dengan masa-masa revolusi pemerintahan

dan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hak-hak individu

warganegara di Amerika ini, pergolakan serupa pun – bahkan lebih berdarah-darah –

terjadi pula di benua Eropa. Kali ini di Perancis, suatu negeri tempat lahir dan

berkecambahnya pemikiran-pemikiran besar tentang hak-hak asasi manusia (yang

realisasinya justru lterjadi ebih dahulu di luar negeri ini, ialah di benua seberang

Samudera Atlantik yang bernama Amerika). Le peuple mengobarkan revolusi

kerakyatan yang meruntuhkan kekuasaan ancien regime dari dinasti Boubon, yang

segera setelah memproklamasikan La Declaration des Droits de l’Homme et du

Citoyen – yang “menduplikasi” cita-cita revolusi kemerdekaan Amerika juga

mencanangkan cita-cita kebebasan (liberte) dan persamaan hak (egalite) di antara

sesama manusia.

Konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan dan hak-hak para citoyen ini

dijabarkan lebih lanjut ke dalam 3 kitab undang-undang yang diundangkan pada tahun

1804, yang terkenal kemudian dengan nama ‘Kodifikasi Napoleon’. Dalam Code

Penal dijamin perlindungan atas kebebasan manusia, ialah untuk tidak dibatalkan

kebebasannya itu, apapun perbuatan yang telah dilakukan olehnya, kecuali atas dasar

undang-undang yang telah ada sebelumnya. Code Civil menjamin kebebasan para

manusia warganegara untuk memiliki dan mengelola atau pula memindahtangankan

miliknya itu. Kalaupun satu setengah abad kemudian sebagian dari hak-hak semacam

itu dikonsepkan sebagai bagian dari hak-hak ekonomi yang asasi, pada masa itu --baik

di Amerika maupun di Perancis – hak-hak semacam itu lebih dimaknakan sebagai

hak-hak kebebasan individu warganegara yang harus dilindungi agar secara bebas

berleluasa to pursuit happiness.

Siapa Yang Pada Mulanya Harus Dikonsepkan Sebagai

‘Manusia Penyandang Hak Yang Asasi’ Itu?

Tak pelak lagi, hak-hak aasasi manusia pada konsepnya yang paling awal ini

adalah hak-hak rakyat dalam kedudukan mereka sebagai manusia warga negara yang

berkebebasan dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik. Akan tetapi

yang masih menjadi pertaanyaan setakat itu ialah, siapakah yang harus dibilangkan ke

dalam golongan manusia warga negara yang harus diakui mempunyai hak yang asasi

untuk berkekbebasan itu? Kalaupun sekarang ini pada asasnya dalam konsepnya

yang sekarang apa ini yang dibilangkan manusia itu adalah semua saja yang bersosok

biolotgik sebagai manusia, akan tetapi pada awalnya yang diakui sebagai manusia

pengemban hak yang asasi itu barulah mereka yang di dalam kehidupan bernegara

dan berbangsa berstatus warganegara saja, dan mereka ini hanyalah yang berjenis

kelamin lelaki saja. Deklarasi Perancis dari tahun 1789 berbunyi Declaration des

droits de l’lhomme et ..., dan kata l’homme dalam bahasa Perancis itu secara harafiah

akan juga berarti ‘manusia lelaki’.

Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tahun 1776 pun menggunakan sebutan

jender lelaki (men) dalam berbagai frase pernyataannya. Dinyatakan di situ antara

lain bahwa “… all men are created equal..” dan bahwa demi terjaminnya hak-haknya

yang asasi maka “…. Government are instituted among Men …”. Sekalipun pada

masa itu isteri John Adams, seorang anggota Kongres yang kemudian menjadi

Presiden Amerika yang ke-2, sudah merasa perlu untuk menitipkan pesan kepada

suaminya agar para anggota Kongres, yang tengah menyiapkan konstitusi Amerika

sukalah selalu “.. remember the ladies ..”, namun kepentingan dan minat kaum

perempuan untuk ikut berpolitik, dan memperoleh jaminan hak-hak politiknya yang

asasi di bidang ini sebagai warga negara, tidaklah pada masa itu serta merta memperoleh

perhatian.

Maka di sini – baik dalam Deklarasi Amerika maupun dalam Deklarasi

Perancis -- kalaupun perempuan-perempuan itu secara biologik harus disebut pula

dibilangkan sebagai manusia, menurut konsep yang awal ini mereka itu tidaklah

hendak disebut dan digolongkan sebagai manusia warga negara. Perempuanperempauan

adalah makhluk domestik, sedangkan hak-hak yang diakukan kepada

manusia adalah hak-hak dalam kehidupan publik yang hanya diakukan kepada mereka

yang lelaki saja. Digolongkan sebagai makhluk domestik dan tidak sepatutnya secara

lancang berperan di ranah publik, perempuan-perempuan pada masa-masa awal itu

tidaklah memperoleh pengakuan atas hak-hak politik mereka. Mereka tidak disertakan

dalam kehidupan publik untuk memilih dan dipilih, dan sehubungan dengan hal

itu merekapun pada masa-masa awal pertumbuhan konsep hak-hak asasi manusia

itupun, di pihak lain, juga tidak dibebani kewajiban untuk membayar pajak..

Karena hak-hak asasi manusia pada awal pertumbuhannya itu dikonsepkan

sebagai hak manusia yang berkualifikasi sebagai warga dalam kehidupan bernegara

bangsa, maka konsekuensinya ialah, bahwa sesiapapun yang warga dalam kehidupan

bernegara bangsa dan berpolitik itu mesti berkewajiban pula membayar pajak guna

menjamin tersedianya dana publik yang cukup untuk kepentingan bersama. Di sinilah

letak alasannya mengapa perempuan yang makhluk domestik itu tidaklah dipandang

perlu untuk memperoleh jaminan hak-hak yang asasi bagi kehidpan publik yang nondomestik.

Hak-hak (dan kewajiban) perempuan dikembalikan ke berbagai askripsi

yang melekat secara normatif pada peran-peran tradisional mereka, yang lebih bersifat

privat-domestik yang patriarkik daripada bersifat publik yang demokratik. Dengan

ungkapan Eropa, askripsi perempuan hanyalah untuk mengurusi ‘Kinder und Küche,

dan -- manakala perempuan-perempuan ini ingin keluar dari ranah domestik di luar

askripsi itu -- tempat yang paling tepat bagi mereka hanyalah ke gereja atau biara,

atau … ke bordil.

Demikian juga halnya dengan mereka – baik yang perempuan maupun yang

lelaki – yang berstatus budak-budak dan ulur-ulur yang karena itu tidak terbilang

sebagai freeman. Maka, mengingat kenyataan bahwa orang-orang kulit berwarna

pada masa itu tak ada yang berstatus sebagai freemen melainkan boleh dibilang

semuanya adalah budak-budak, pada akhirnya mereka yang terbilang manusia

pengemban hak-hak asasi itu tidaklah kurang dan tidaklah lebih hanyalah mereka

yang lelaki dan berkulit putih saja. Perubahan-perubahan untuk memperluas konsep

manusia penyandang hak-hak yang asasi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah

perkembangan hak-hak asasi di Amerika, barulah terjadi lebih dari setengah sampai

seabad kemudian. Di Amerika perubahan konsep mengenai siapa yang harus

dibilangkan ke dalam golongan manusia pengemban hak yang asasi dilakukan dengan

melakukan amandemen-amandemen pada konstitusinya. Inilah amandemen11

amandemen yang melepaskan golongan masyarakat tertentu dari askripsi-askripsi

mereka yang kuno dan berefek mengucilkan, ialah para budak yang semula terkurung

dalam institusi pertuanan dan kaum perempuan yang semula tertambat dalam

ranahnya yang domestik dan patriarkik.

Konsep Hak Asasi Manusia Sebagai Konsep Emansipatif Dalam Kehidupan

Sosial-Politik

Hak-hak asasi manusia pada generasinya yang pertama sepanjang belahan

pertama abad 19 memang mula-mula dikonsepkan untuk lebih menonjolkan hak-hak

manusia individual yang lelaki dalam status mereka sebagai warganegara (civil rights)

di dalam kehidupan politik, yang mengisyaratkan pengakuan akan political rights

mereka. Kalaupun pada awalnya konsep seperti itu boleh disebut lebih bersifat

segregatif daripada diskriminatif, sudah pada pertengahan abad 19 – sekira setengah

abad setelah diundangkannya Bill of Rights Amerika (1791) dan Droits de l’Homme et

du Citoyen Perancis (1789) – konsep ‘manusia penyandang hak’ diakukan juga

kepada mereka yang selama ini tidak terbilang sebagai freeman. Mereka ini adalah

budak-budak ataun ulur-ulur yang tidak free dan mereka yang perempuan yang

sekalipun berstatus free akan tetapi tidak tergolong men.

Maka manakala deklarasi-deklarasi dari tahun-tahun 1770-1780an di negerinegeri

bertradisi Barat itu boleh disebut sebagai deklarasi-deklarasi yang liberating

menuruti konsep kaum liberal (yang mendambakan pembebasan manusia dari segala

bentuk kekuasaan otokratik), deklarasi dari tahun 1850-1860an bolehlah disebut

sebagai deklarasi-deklarasi yang emancipating (yang berkebijakan untuk melepaskan

sebagian penduduk negeri dari statusnya yang terdiskriminasi ke statusnya yang baru

sebagai homo Equalis (alias manusia berkesetaraan). Pada tahun-tahun itu kebijakan

abolisi yang bermaksud membebaskan jutaan manusia dari rantai perbudakan diperjuangkan,

sekalipun – seperti misalnya di Amerika, dengan amandemen konstitusinya

yang ke-13 pada tahun 1863 – kebijakan seperti itu sampai-sampai dipandang

terlampau jauh dan tidak hanya mengundang perlawanan politik negara-negara bagian

selatan melainkan juga mengundang datangnya perang saudara.

Kebijakan nasional untuk memberikan kesempatan manusia-manusia

perempuan untuk juga menikmati hak-hak yang asasi sebagai warga negara berikut

hak-hak politik mereka berlangsung melalui berakan-gerakan sosial-politik yang

memakan waktu lebih lama. Mengemansipasikan perempuan dari ikatan-ikatan

domestik yang askriptif rupanya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

Agaknya karena prosesnya lebih menuntut karakter yang lebih bersifat transformatif

daripada transplantatif. Keberhasilannya tidak hanya diprasyarati oleh lahirnya

prakarsa-prakarsa para elit yang memegang kontrol politik di berbagai institusi

pemerintahan, melainkan juga harus “menunggu” terbebaskannya perempuanperempuan

itu dari tugas-tugas domestik, khususnya tugas reproduksi. Tatkala

teknologi reproduksi yang mampu membantu pengendalian kelahiran berhasil

diciptakan, dan sementara itu -- dengan mengatasi keberatan moral dan kultural --

bisa diterima khalayak ramai, proses emansipasi yang memungkinkan perempuanperempuan

mengefektifkan hak-haknya yang asasi sebagai warga negara, dan pula

untuk merealisasi hak-hak politiknya di ranah publik, dengan segera menjadi

kenyataan.

Akan tetapi tidaklah itu berarti bahwa upaya untuk memperjuangkan

terealisasinya hak-hak politik oleh kaum perempuan di negeri yang dibangun sebagai

suatu Republik yang demokratik itu tidak signifikan. Pada tahun 1848 pergerakan

perempuan di negeri itu melantangkan suatu pernyataan publik yang dikenal dengan

penamaan Declaration of Sentiments. Dinyatakan di dalam deklarasi itu, antara lain,

bahwa kaum perempuan sepakat untuk ‘hold the truths to be self-evident that all men

and women are created equal, that they are endowed by their Creator with certain

inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness …’,

dan seterusnya, yang – manakala diperhatikan dengan baik-baik – pernyataan itu

mengulang saja frase-frase yang telah ada sebelumnya dalam Declaration of Independence

70 tahun sebelumnya.

Hak perempuan untuk dibilangkan sebagai warga negara dalam kehidupan

politik diperlambangkan dalam wujud kemenangannya – atas dasar hak-hak

konstitusionalnya – untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Jaminan

konstitusional ini baru diperoleh pada tahun 1920 dengan dimasukkannya amandemen

ke-19 di dalam konstitusi Amerika Serikat, sekalipun rancangan amandemen itu

sebenarnya telah selesai dipersiapkan pada tahun 1878. Sebelum tahun itu, persoalan

berhak tidaknya perempuan-perempuan ikut memberikan suara dalam pemilihan

umum diserahkan sebagai kewenangan negara bagian. Tetapi, nyatanya setiap negara

bagian itu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 –

kecuali negara bagian New Jersey (sekalipun cuma beberapa tahun saja) – selalu

menolak pemberian hak suara itu kepada warganegara yang perempuan. Dengan

disahkannya amandemen ke-19 dalam konstitusi Amerika pada tahun 1920 itu,

terputuskanlah sudah kontroversi mengenai hak-hak perempuan untuk ikut berpolitik

dalam setiap pemilihan umum.

Di negeri-negeri Eropa Barat, keputusan konstitusional menenai hak politik

perempuan untuk ikut memilih dan dipilih pada umumnya juga terjadi pada sekitar

tahun-tahun 1920 itu juga. Sekalipun amat terlambat tetapi pada akhirnya terjadi

jugalah perluasan konsep mengenai siapa saja yang seharusnya dibilangkan sebagai

manusia pengemban hak yang asasi: hak untuk berpolitik, tidak hanya untuk para

lelaki akan tetapi juga untuk mereka yang perempuan. Berseiring dengan apa yang

terjadi di Eropa ini, pada dasawarsa-dasawarsa yang sama itu juga penggerakan dan

pergerakan untuk memberikan pengakuan hak-hak yang asasi kepada perempuan

terjadi juga di negeri-negeri jajahan. Di Indonesia, pada dsasawarsa-dasawarsa itu

pemerintah kolonial telah memanfaatkan situasi yang telah kondusif itu untuk juga

memajukan keterpelajaran perempuan-perempuan pribumi dengan membuka

sekolahan-sekolahan untuk anak-anak perempuan. Di Indonesia pula, nama Raden

Ajeng Kartini dan Dewi Sartika dikenal dan diperkenalkan pada dasawarsa-dasawarsa

itu juga, justru oleh pemerintah kolonial [***]